Selamat Datang di KPHP Unit III Lakompa

RPHJP Periode [2015 - 2024]


INFO KAWASAN KPHP
1.045.490
Luas Area KPHP (Ha)
 
1.032.995
Luas HP / HPT (Ha)
 
12.495
Luas HL (Ha)
 
0
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK
3 Pemanfaatan HHK-HA 3190.01
4 Pemanfaatan HHK-HT 1027616
5 Pemberdayaan Masyarakat 2188.75
6 Blok Khusus
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti 3570.16
2 Pemanfaatan 6642.98
3 Khusus 2281.81
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit III Lakompa [ 2015 - 2024 ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

Penataan ruang wilayah KPH khususnyaKPHP Lakompa merupakan KPH yang berada di Kabupaten Buton memiliki luas kawasan hutan  32.907Hadan berada pada beberapa wilayah administrasi pemerintahan kecamatan yaitu  kecamatan Sampolawa, Batauga, Wabula dan Pasarwajo. Maka dalam melaksanakan pembangunan  hutan dan kehutanan senantiasa  berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang / wilayah dan sumber daya lainnya.  Terkait dengan pemanfaatan ruang maka  harus memperhatikan  koordinasi dan  kebijakan penataan ruang / wilayah dan pelaksanaan pembangunan daerah  berada di level kabupaten. KPHP Lakompa dalam tata ruang wilayah merupakan wilayah yang peruntukkan sebagai hutan produksi. Sehingga dalam implementasinya senantiasa terjadi sinergisitas dan sinkronisasi tidak terjadi tumpang tindih program / kegiatan sehingga tidak mengorbankan kepentingan pembangunan pada umumnya.