Selamat Datang di KPHP Unit V dan VI Awota


INFO KAWASAN KPHP
16.276
Luas Area KPHP (Ha)
 
12.569
Luas HP / HPT (Ha)
 
3.707
Luas HL (Ha)
 
28
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan 366.25
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK
3 Pemanfaatan HHK-HA
4 Pemanfaatan HHK-HT 9387.01
5 Pemberdayaan Masyarakat 2815.36
6 Blok Khusus
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti 406.09
2 Pemanfaatan 3301.27
3 Khusus
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit V dan VI Awota [ - ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.88/Menhut-II/2011, terdapat 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan, yaitu KPH Bila, KPH Jeneberang, KPH Kalaena, KPH Noling-Gilireng, KPH Larona Malili, KPH Maros-Sawitto, KPH Rongkong, KPH Saddang, KPJH Selayar, dan KPH Walanae. Dari sepuluh wilayah KPH tersebut, terdapat hanya satu wilayah KPH yang wilayahnya berada di dalam satu kabupaten yaitu KPH Larona-Malili di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan wilayah sembilan KPH lainnya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten. Mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, kawasan hutan Kabupaten Wajo masuk di dalam dua wilayah KPH yaitu sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang wilayahnya mencakup 7 wilayah kabupaten (Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Tator, Wajo) dan sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang wilayahnya juga mencakup 7 kabupaten (Barru, Bone, Gowa, Maros, Sidrap, Soppeng, Wajo).

Konsekwensi wilayah KPH yang tersebar pada beberapa kabupaten adalah wilayah KPH tersebut relatif luas, rawan konflik kepentingan antar pemerintah dan masyarakat antar kabupaten, serta berpotensi menimbulkan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Sementara itu, tujuan utama pembangunan KPH adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan di lapangan. Menyadari konsekwensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo berinisiatif membangun wilayah KPH sendiri yang diawali dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo.

Setelah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terbentuk, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo mengusulkan kepada Bupati Wajo untuk membentuk KPH Model Awota. Selanjutnya Bupati Wajo mengusulkan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor 522/103/Dishutbun, tanggal 22 Februari 2013, agar KPHP Model Awota ditetapkan menjadi salah satu KPHP di Kabupaten Wajo. Pada tanggal 27 Desember 2013, Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Awota, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.979/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013. Wilayah KPH Model Awota seluas ± 19.071 ha merupakan penggabungan dari sebagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang berada di Kabupaten Wajo dan sebagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang berada di Kabupaten Wajo.