Selamat Datang di KPHP Unit VI Karama

RPHJP Periode [2016 - 2025]


INFO KAWASAN KPHP
156.917
Luas Area KPHP (Ha)
 
101.123
Luas HP / HPT (Ha)
 
55.795
Luas HL (Ha)
 
76
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan 577.26 5
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK 0 0
3 Pemanfaatan HHK-HA 56005.32 525
4 Pemanfaatan HHK-HT 33500.25 116
5 Pemberdayaan Masyarakat 11039.91 124
6 Blok Khusus 0 0
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti 2602.66 26
2 Pemanfaatan 52057.49 212
3 Khusus 1134.57 4
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit VI Karama [ 2016 - 2025 ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

Provinsi Sulawesi Barat pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga penunjukakan kawasan hutannya masih berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 890/kpts-II/1999 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah KPH di Provinsi Sulawei Barat berdasarkan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Barat, KPHP Karama masuk dalam KPH Unit VI dengan luas ± 158.355 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 52.888 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 15.033 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 90.434 Ha.

Menteri Kehutanan pada tanggal 29 September 2014 telah menetapkan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Surat Keputusan: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. Dengan surat keputusan tersebut, terjadi perubahan luas kawasan di Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian luas dan letak KPH sesuai SK.799 juga mengalami perubahan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2015 telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.636/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Lokasi Fasilitasi pada 2 (Dua) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sulawesi Barat, yang mana luas KPHP Unit VI Karama menjadi seluas ± 156.917,47 Ha, yang terdiri atas Hutan Produksi (HP) 36.368,65 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 64.755,10 ha, dan Hutan Lindung (HL) 55.794 ha.