Selamat Datang di KPHP Unit XXXIV Kendilo

RPHJP Periode [2017 - 2026]


INFO KAWASAN KPHP
137.494
Luas Area KPHP (Ha)
 
95.937
Luas HP / HPT (Ha)
 
41.557
Luas HL (Ha)
 
24
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan - -
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK 20934,41 -
3 Pemanfaatan HHK-HA - -
4 Pemanfaatan HHK-HT 50498,08 -
5 Pemberdayaan Masyarakat 24505,72 -
6 Blok Khusus - -
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti - -
2 Pemanfaatan 41557,73 -
3 Khusus - -
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit XXXIV Kendilo [ 2017 - 2026 ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

Secara fisik di lapangan, batas wilayah kelola KPHPModel Kendilo sebagian besar merupakan batas alam berupa punggung gunung dan batas buatan berupa patok. Batas wilayah kelola KPHP Model Kendilo sebagian besar terdiri dari batas administrasi provinsi dan berbatasan dengan perkebunan dan permukiman masyarakat. Bagian Barat dan Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan sementara bagian Utara dan Timur berbatasan dengan areal penggunaan lain yang berupa permukiman, perkebunan sawit dan lahan pertanian masyarakat. Ini menggambarkan bahwa prioritas penyelesaian tata batas adalah perbatasan wilayah Timur dan Utara untuk menjamin kepastian kawasan hutan. Sebaliknya untuk wilayah Barat dan Selatan yang merupakan batas administrasi pada umumnya adalah punggung gunung, sehingga aksessibilitasnya relatif sulit.