Selamat Datang di KPHP Unit XXIX Delta Mahakam


INFO KAWASAN KPHP
113.554
Luas Area KPHP (Ha)
 
113.554
Luas HP / HPT (Ha)
 
0
Luas HL (Ha)
 
13
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan 1251.44
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK 35652.75
3 Pemanfaatan HHK-HA
4 Pemanfaatan HHK-HT 1925.94
5 Pemberdayaan Masyarakat 65932.33
6 Blok Khusus 8791.20
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti
2 Pemanfaatan
3 Khusus
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit XXIX Delta Mahakam [ - ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

Tidak seperti kawasan hutan produksi pada umumnya di Kalimantan Timur yang memiliki sejarah pengelolaan yang panjang, kawasan hutan produksi Delta Mahakam bisa dikatakan jauh dari hiruk pikuk kegiatan operasi pembalakan hutan. Selama masa awal pengusahaan hutan di Kalimantan Timur, kawasan Delta Mahakam seolah luput dari perhatian. Alasan utama bisa jadi karena sulitnya akses untuk melakukan eksploitasi hutan mangrove yang berada di pulau-pulau kecil di kawasan ini. Selain akses yang sulit, pemanenan di hutan mangrove juga memerlukan teknologi yang berbeda dengan ekploitasi di hutan daratan. Selain itu faktor pasang surut juga turut mempengaruhi karena bisa menjadi faktor penghambat produksi. Faktor lain bisa jadi dipengaruhi oleh permintaan (demand) kayu tropis lebih banyak didominasi oleh jenis-jenis Dipterokarpa. Dan alasan lain yang tidak dapat dipinggirkan adalah adanya wilayah pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) diatas kawasan Delta Mahakam. Migas sebagai komoditas strategis nasional memerlukan tingkat proteksi yang tinggi karena melibatkan investasi yang bernilai sangat besar sehingga diberlakukan pembatasan ijin-ijin pengelolaan hutan yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.

Karena sedikitnya informasi mengenai kegiatan kehutanan diatas kawasan Delta Mahakam ditambah terbatasnya arus informasi dari aktivitas eksplorasi maupun ekploitasi Migas yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional, maka sejarah kawasan Delta Mahakam kemudian lebih banyak berkaitan dengan keberadaan masyarakat dan berbagai aktivitasnya di dalam kawasan hutan.  

Sejak booming pengusahaan hutan di luar Pulau Jawa dan Madura pada tahun 1960-an, tidak ada satu pun konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diberikan diatas kawasan Delta Mahakam yang berstatus hutan produksi dengan luasan lebih dari 100.000 hektar. Bahkan jauh sebelum tahun 1960-an, ketika pemerintah daerah (Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten) mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk menerbitkan ijin konsesi logging skala kecil (kapersil) dan skala besar (< 10.000 ha), tidak ada satu ijin pun dikeluarkan atas areal hutan di Delta Mahakam. Perhatian negara atas sumberdaya hutan masih terfokus pada hutan Kalimantan di bagian daratan yang kaya dengan potensi kayu komersial seperti jenis Meranti, Bangkirai, Keruing, Kapur dan lain sebagainnya.

Pada tahun 1983, Menteri Pertanian mengeluarkan SK No.24/Kpts/Um/1983 yang membagi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dimana kawasan Delta Mahakam hampir seluruhnya ditetapkan sebagai hutan produksi tetap (HP). Status ini dipertahankan sampai 1992, dan diperkuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 dan terakhir oleh SK. Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara meskipun disadari bahwa secara faktual lebih dari 50% luasan hutan mangrove Delta Mahakam telah berubah tata guna lahannya (land use) dari hutan mangrove menjadi tambak budidaya perikanan.

Sama halnya dengan hutan produksi di kepulauan yang membentuk Delta Mahakam, Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli sebagai hutan produksi juga tidak memiliki sejarah pengelolaan hutan dalam bentuk ijin penggunaan kawasan maupun ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Kawasan hutan Barat Muara Kaeli di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara  sebenarnya telah ditunjuk semenjak tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penataan batas di lapangan baru dilakukan delapan tahun kemudian yakni pada tahun 1991 oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan tata batas diketahui luas areal Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli adalah 8.850,7 hektar.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, keberadaan kawasan hutan ini kembali dipertegas. Namun penetapan kawasan hutan Barat Muara Kaeli sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian baru dilakukan pada tahun 2012 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/Menhut-II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012. Pada surat keputusan yang sama, Menteri Kehutanan pada saat itu menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sebagai leading agency dalam pengelolaan kawasan hutan yang memilki kekhasan karena merupakan kawasan peralihan (ecotone) dari hutan daratan rendah menuju ke hutan mangrove. Selanjutnya pada tahun 2014, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan secara resmi menunjuk Balai Besar Penelitian Dipterokarpa di Samarinda sebagai penanggung jawab pengelolaan kawasan Hutan Pendidikan Barat Muara Kaeli melalui Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. SK.34/VIII-SET/2014 tanggal 31 Desember 2014