Selamat Datang di KPHP Unit XXIII Maria

RPHJP Periode [2015 - 2024]


INFO KAWASAN KPHP
28.934
Luas Area KPHP (Ha)
 
19.755
Luas HP / HPT (Ha)
 
9.179
Luas HL (Ha)
 
25
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan 2856,8 2
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK 4314,9 54
3 Pemanfaatan HHK-HA 4367,6 59
4 Pemanfaatan HHK-HT 5703,5 65
5 Pemberdayaan Masyarakat 2476,9 43
6 Blok Khusus 39,6 38
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti 4749,9 0
2 Pemanfaatan 4430 30
3 Khusus - -
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Unit XXIII Maria [ 2015 - 2024 ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 %
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 %
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 %
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 %
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 %
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 %
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 %
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 %
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 %
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 %
K. Penyediaan Pendanaan 0 %
L. Pengembangan Database 0 %
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 %
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 %
O. Pengembangan Investasi 0 %
Informasi Umum

PemerintahProvinsiNTBmendorong dikeluarkannyakebijakanberkaitan denganKPHmelalui usulan penetapan wilayahKPHLdanKPHPuntuk seluruh kawasan hutan di Provinsi NTB.  Berdasarkan usulan tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkanSuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.337/MENHUT-VII/2009tanggal15juni2009tentangPenetapanWilayah KesatuanPengelolaanHutanProduksi(KPHP)dan KesatuanPengelolaan HutanLindung (KPHL), seluruhkawasanhutanlindungdanhutanproduksidiProvinsiNTBseluas± 889.210 Ha,telah ditetapkankedalam23(duapuluhtiga)wilayahKPH,yangterdiridari12(duabelas)KPHP dengan  luas areal  ±  440.993  Ha  dan  11  (sebelas)  KPHL  dengan  luas  areal  ±  448.217  Ha. Sedangkan menurutkewenangannya terdiridari7(tujuh)KPHProvinsi(KPHlintas kabupaten/kota)dan16(enambelas)KPHKabupaten. Kebijakanpenetapan wilayahKPHdiNTB tersebut,memberikanruangpengelolaan yangsecara spasialrelatifcukupefektifsebagaisatu kesatuanwilayahkelola secara teritorialolehsuatukelembagaanyangkhususdanspesifikdalam bentukKPH,sehinggadapatmemberidampakterhadappengelolaan hutan yanglebihoptimal sesuai  dengan  amanat  yang  diemban  dalam  PP  6/2007,  jo.  PP  3/2008.  Dengan mempertimbangkan penetapan wilayahKPH NTBdan Perda/Pergub organisasiKPHtersebut, makaPemerintahProvinsiNTBberkomitmenuntuk mendukungpembangunanKPHdiNTB.

Dukungan tersebutsebagaimanadituangkandalamRPJMDNTBtahun 2009-2013danRencana Strategis DinasKehutananNTBTahun2009-2013, yangmenargetkandapatberoperasinya3(tiga)unit organisasiKPHModeldiProvinsiNTBsampaidengantahun2013. Dalamrangkamewujudkan komitmentersebut,padatahun2012DinasKehutananNTBtelahmengusulkan KPHP Maria sebagaisalahsatuKPHModeldiProvinsiNTB,denganpertimbanganantaralain;1) wilayah kerja KPHP Maria,merupakandaerahpenghasil unggulan lokal jenis jati di era 1980an yang menjadi icon kabupaten Bima saat itu; 2) adanya degradasi lahan yang sangat serius dikarenakan eksploitasi hasil hutan kayu yang tidak terkendali yang secara illegal dan telah terjadi banjir pada kota Bima tahun 2006 yang seharusnya sebagai daerah tangkapan air(catchment area)danhulu sungai (DAS/Sub DAS)Sari untuk sumber air (airminum,irigasi,dll)untukpenduduk Kota dan Kabupaten Bima; 3) sebagailokasikegiatan programkehutanan yangdikembangkan oleh Perum Perhutani Unit I sebagai model pengelolaan berbasis masyarakat; 4) mempunyaipotensipengembangan KAPET Bima dan obyekdayatarikwisataalamyangmendukungpariwisata diNTB; 5) terdapatkawasanhutanyangletaknya dalam satu Pulau yang merupakan gunung Api yang berfungsi kawasan konservasi dan hutan produksi terbatas; 6) sebagianmasyarakatsekitarhutan sudahmendapatkan ijin pemanfaatan hutan dengan pola HKm dan adanya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan HTI;7) sebagian besar kawasan hutan berbatasan langsungdenganpemukimandengantingkatkepadatanpenduduk cukup tinggi(rata-rata±489 jiwa/km²).