Selamat Datang di KPHP Rinjani Barat Pelangan Tastura


INFO KAWASAN KPHP
17.980
Luas Area KPHP (Ha)
 
10.251
Luas HP / HPT (Ha)
 
7.729
Luas HL (Ha)
 
14
Jumlah Desa
 
Blok HP / HPT
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Perlindungan 343.65 1
2 Pemanfaatan Kawasan/JasLing/HHBK 79.31 3
3 Pemanfaatan HHK-HA
4 Pemanfaatan HHK-HT 7392.26 282
5 Pemberdayaan Masyarakat 2435.61 6
6 Blok Khusus
Blok HL
No
Jenis Blok
Luas Blok (Ha)
Jumlah Petak
1 Inti 343.65 1
2 Pemanfaatan 7385.33 118
3 Khusus
INFO HHBK
ISI
Hasil 15 Pencapaian : KPHP Rinjani Barat Pelangan Tastura [ - ]
Poin Pencapaian
% Pencapaian
Thn Pelaporan
Sisa Tahun
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya 0 % 0 0
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 0 % 0 0
C. Rencana Pemberdayaan Masyarakat 0 % 0 0
D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan maupun Penggunaan Kawasan Hutan 0 % 0 0
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin 0 % 0 0
F. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada pada Areal Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 0 % 0 0
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 0 % 0 0
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin 0 % 0 0
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait 0 % 0 0
J. Penyediaaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 0 % 0 0
K. Penyediaan Pendanaan 0 % 0 0
L. Pengembangan Database 0 % 0 0
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 0 % 0 0
N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali) 0 % 0 0
O. Pengembangan Investasi 0 % 0 0
Informasi Umum

Latar Belakang

Kebijakan terkait Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang didalamnya menjelaskan bahwa KPH merupakan sebuah unit pengelolaan hutan ditingkat tapak dengan fungsi pokok dan peruntukkannya dapat dikelola secara efisien dan lestari. Peran dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau yang biasa disingkat KPH adalah sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Mengacu pada mandat undang-undang dimana dijelaskan hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari untuk kesejahteraan rakyat, maka Keberadaan KPH saat ini dilihat sebgai kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan.
KPH menurut dominasi luas fungsi hutannya dapat berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pembentukan organisasi/kelembagaan KPH merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014. Oleh karena itu, pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPH tersebut perlu dilakukan upaya percepatan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan hutan di Indonesia (Bappenas, 2012).
Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan KPH melalui penetapan wilayah KPHL dan KPHP. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), seluruh kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi NTB seluas ± 889.210 Ha telah ditetapkan menjadi 23 (dua puluh tiga) wilayah KPH, yang terdiri dari 12 (dua belas) KPHP dengan luas areal ± 440.993 Ha dan 11 (sebelas) KPHL dengan luas areal ± 448.217 Ha. Sedangkan menurut batas administrasi dan kewenangannya terdiri dari 7 (tujuh) KPH Provinsi (KPH lintas kabupaten/kota) dan 16 (enam belas) KPH Kabupaten. Kebijakan penetapan wilayah KPH di NTB tersebut, memberikan ruang pengelolaan yang secara spasial relatif cukup efektif sebagai satu kesatuan wilayah kelola secara teritorial oleh suatu kelembagaan yang khusus dan spesifik dalam bentuk KPH sehingga dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan yang lebih optimal sesuai dengan amanat yang diemban dalam PP 6/2007, jo. PP 3/2008.

KPHP Pelangan (Unit II) merupakan salah satu KPH yang dibentuk berdasarkan peraturan tersebut di atas, dengan beberapa pertimbangan mendasar dan didukung oleh posisi yang strategisnya untuk mendukung pembangunan Provinsi NTB khususnya di sektor pariwisata serta isu-isu untuk Kabupaten Lombok Barat yang antara lain meliputi: 1) merupakan kawasan yang berpotensi bagi pengembangan produk pertanian, peternakan dan obyek daya tarik wisata alam yang mendukung pariwisata di NTB; 2) memiliki potensi HHBK seperti : Kemiri, dan Buah-buahan lokal, serta berbagai jenis empon-empon yang telah dikelola masyarakat; 3) sebagian masyarakat sekitar hutan sudah mendapatkan ijin pemanfaatan hutan dengan skema HTR; dan 4) sebagian besar kawasan hutan berbatasan langsung dengan pemukiman dan ketergantungan penduduk terhadap hutan cukup tinggi.
Peraturan Gubernur NTB kembali menegaskan peranan KPH untuk membantu urusan pemerintahan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efesien dan lestari berdasarkan azas otonomi, perbantuan dan dekonsentrasi. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan dengan efektif dan efiesien tersebut, diperlukan institusi pengelola yang dibangun secara profesional pada tingkat tapak dengan tugas pokok yang ditetapkan sebagai berikut : (a) melaksanakan pengelolaan hutan yang meliputi; tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi dan perlindungan hutan dan konservasi alam, (b) menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan (c) melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya (d) membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan (e) melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan serta tugas lainnya yang sesuai.
Berdasarkan kebijakan tersebut, secara langsung dan tidak langsung KPH telah diposisikan dan diberikan peran strategis dalam turut menciptakan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mengakomodasikan tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya adalah melaluii optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan sebagai salah satu upaya untuk resolusi konflik yang saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan hutan. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat akan memudahkan dalam memahami permasalahan riil di tingkat lapangan dan untuk sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta alternatif solusi penyelesaian konflik. Terbentuknya KPH yang merupakan salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan, dapat menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat pendanaan. Selain itu, KPH dapat memberikan kemudahan dalam investasi pembangunan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan serta efektif dalam mendukung keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi karena adanya organisasi tingkat lapangan yang dapat mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi terlaksana sebagaimana mestinya. KPH sebagai sebuah institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu dilandasi oleh acuan kerja berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP-KPH) sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 pasal 9 mengenai fungsi dan tugas dari organisasi KPH, dimana salah satunya yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang (RPHJP) dan jangka pendek (RPHJPd) tersebut memuat setidaknya tujuan, strategi, kegiatan serta target kelayakan pengelolaan hutan. Sudah tentu dalam proses penyusunan rencana pengelolaannya, KPH harus mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dalam hal ini RKTN 2011-2030, maupun provinsi, kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 serta harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan, diantaranya : RPJMN, RPJMD, RPDAS, dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi NTB tahun 2014-2018. Oleh karena itu, melalui kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), diharapkan data dan informasi tentang KPH yang meliputi kondisi kawasan baik biogeofisik, sosial, ekonomi, kelembagaan dilengkapi dengan isu dan permasalahan serta tantangan yang dihadapinya dapat tersusun sebagai sebuah baseline yang menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengelolaan hutan. Sehingga kedepan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan rencana dan target dari dibentuknya KPH. Penyusunan RPHJP-KPH ini nantinya dijadikan sebagai landasan dan acuan pembangunan kehutanan tingkat tapak di wilayah KPH bagi parapihak khususnya pengelola KPH untuk periode 2018-2027 dan para pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.